Pemprov Sumut Gandeng Polda dan Pangdam untuk Kurangi KJA Danau Toba, PT Aquafarm Bilang Begini

Upaya menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, terus dilakukan. Pemprov Sumut  mengutamakan perbaikan kualitas baku mutu air Danau Toba. Hal ini dibahas menyangkut Geopark Kaldera Toba.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung menegaskan,  sejumlah perusahan pemilik Keramba Jaring Apung yang melebihi kapasitas akan ditindak. Hal itu dilakukan untuk menurunkan limbah usaha budi daya ikan yang menggunakan Keramba Jaring Apung. Di antaranya adalah milik PT Aquafarm.

"Tinggal satu perusahaan KJA yang tidak kooperatif, Aquafarm. Kalau mereka gak kooperatif juga akan ditindak, target akhir tahun," kata Wagub Sumut di lantai 9, kantor Gubernur Sumut belum lama ini.

Tindakan tegas ini sesuai Peraturan Gubernur, yang diterbitkan tahun 2016, daya dukung air Danau Toba terhadap budidaya ikan dengan KJA adalah 10.000 ton per tahun. Namun, sesuai data dan faktanya dari seluruh KJA yang ada di Danau Toba produksinya mencapai 45.000 ton per tahun.

Lanjut, Nurhajizah Marpaung mengatakan, pada akhir tahun Pemprov Sumut menargetkan produksi KJA dikurangi menjadi 30.000 ton per tahun. Pihaknya, pun sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

Untuk penerapannya, Pemprov Sumut akan melakukan pengurangan KJA dengan cara berkala. Fokus utama adalah menindak PT Aquafarm yang diduga tidak kooperatif. Selanjutnya, awal tahun 2018 juga sudah punya target tersendiri.

"Memperbaiki kualitas air di Danau Toba kita lakukan mengangkat KJA yang ada di sana, maka produksi ikannya berkurang. Januari hingga Februari 2018 penurunan produksi targetnya akan ditekan menjadi 20.000 ton per tahun. Hingga targetnya pada 2021 sesuai dengan amanat Pergub menjadi 10.000 ton/tahun," ujar Nurhajizah.

Terkait sejumlah penindakan PT yang memiliki KJA, Pemprov Sumut akan menggandeng mitra kerja Polda Sumut dan Pangdam Bukit Barisan.

"Saya sudah bicara dengan Kapolda Sumut dan Pangdam tentang pengangkatan KJA PT Aquafarm," kata Nurhajizah.

Minggu petang, (12/11/2017), Manajer Humas Aquafarm, Afrizal belum bisa dikonfirmasi secara langsung, begitu juga saat wartawan mencoba menghubungi via telepon seluler.

Staf Humas Aquafarm, Johnson Hutajulu dikonfirmasi awalnya mengatakan, pihaknya tidak mengetahui  rencana tindakan Pemprov Sumut menggandeng Polda Sumut dan Pangdam guna mengurangi KJA milik PT Aquafarm.

Johnson juga meminta agar wartawan langsung bertemu atau konfirmasi dengan atasannya Manajer Humas Aquafarm. Dia mengaku tak punya wewenang  komentar.