Effendi Simbolon: Pemerintahan Jokowi Dapat Dukungan Berjuang Dampingi Palestina

Medan - Pemerintah sedang berjuang mendampingi Palestina untuk menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Kalangan anggota legislatif di DPR RI dan organisasi Islam dalam negeri mendukung upaya pemerintah tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia mengedepankan kemerdekaan hak segala bangsa.

Menurut Effendi, Indonesia mengikuti resolusi dan konvensi internasional tentang keberadaan Yerusalem yang tidak bisa dikuasai oleh satu pihak saja. Ia meyakini perjuangan pemerintah di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) dapat memberikan dampak untuk meninjau kembali kebijakan Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, karena hal itu dapat membuat suasana dunia

tidak kondusif.

“Karena ini bukan masalah agama saja, tapi masalah hak-hak dasar sebuah bangsa,” ujar Effendi dalam siaran persnya yang diterima medanbsinisdaily.com, Sabtu (16/12/2017).

Seperti diketahui Presiden, Donald Trump mengubah posisi kebijakan AS yang telah berlangsung beberapa dekade dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan mengatakan bahwa pemerintahannya akan memulai sebuah proses untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv ke Yerusalem.

Padahal selama puluhan tahun, status Yerusalem sebagai tempat asal umat Islam, Yahudi dan Kristen, telah menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, sementara warga Palestina melihat Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka di masa depan.

Muslim di seluruh dunia melihat masjid Al-Aqsa, yang berada di Temple Mount yang merupakan lokasi paling suci orang Yahudi, sebagai tempat tersuci ketiga bagi umat Islam.

Pernyataan Presiden Trump itu diketahui menyebabkan terjadi gelombang unjuk rasa mendukung Palestina di Jakarta, Medan dan tempat-tempat lainya sepekan lalu.Para pemimpin negara-negara Islam yang bertemu di Istanbul, Turki, pada awal bulan ini juga mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut keputusan yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan menerima Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul tersebut memutuskan bahwa pernyataan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem itu adalah pengingkaran peran AS sebagai mediator perdamaian di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang untuk menggemakan persatuan membela Palestina.

"OKI kembali memanggil negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk segera melakukannya seperti mengkonsolidasikan pembentukan solusi dua negara, untuk terciptanya keadilan dan legitimasi internasional," demikian disampaikan Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen, dalam siaran persnya.

Saat itu Presiden Joko Widodo di hadapan 56 kepala negara dan pemerintahan negara-negara OKI tersebut juga menyampaikan hal senada .Dia mengatakan, rakyat Indonesia menaruh harapan besar dari KTT Luar Biasa OKI untuk mencapai hasil optimal, dapat ditindaklanjuti, dan dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina.

“OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Effendi Simbolon berharap tak hanya negara-negara OKI yang merapatkan barisan dalam isu ini, namun juga ASEAN yang menurutnya selama ininyaris tidak bersuara.

“Negara-negara di luar Indonesia dan Malaysia menilai seolah tidak ada masalah. Padahal impact-nya besar untuk keharmonisan antarkita. Konstelasi geopolitik Timur Tengah akan mempengaruhi konstelasi politik

di luar negeri,” ujar Effendi.

Dia mengapresiasi dan mendoakan agar misi pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyakinkan negara-negara OKI, Uni Eropa dan negara besar lain mempengaruhi kebijakan Trump bisa seperti yang diharapkan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan, Presiden Jokowi tengah menjalankan amanat konstitusi negara dengan menjauhkan sebuah bangsa dari penjajahan.“Pembukaan UUD mengakui hak-hak segala bangsa dan tidak ada penjajahan di muka bumi ini,” ujar Syuhud.

Dia menegskan, NU mendukung Presiden Jokowi dan berharap momen itu bisa menyatukan rakyat Palestina, negara-negara yang dulu ikut konflik, dan negara-negara lain yang ikut membantu seperti Indonesia, mendapatkan jalan keluar terbaik.“Mudah-mudahan secepatnya PBB ikut merespons ini,” tegasnya.

Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, organisasinya mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang menentang keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerussalem.

“Muhammadiyah mengapresiasi langkah-langkah politik dan diplomatik Indonesia untuk menyelesaikan ketegangan di Palestina. Sebagai anggota nonblok, PBB, dan OKI, Indonesia bisa berperan lebih besar,” ujarnya.

Abdul menambahkan bahwa sudah seharusnya Indonesia lebih aktif menentang sikap sepihak Israel yang mengklaim Yerusalem sebagai ibukota dan negara-negara yang mendukung sikap Israel.

“Klaim Israel atas Yerusalem merupakan suatu bentuk agresi dan neo-kolonialisme. Karena itu sikap pemerintah dinilai sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menentang penjajahan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” tegas Abdul.

Posisi Indonesia, katanya, sangat menguntungkan dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan AS, negara-negara Arab dan Timur Tengah, termasuk Iran dan Arab Saudi.“Dengan posisi itu, Indonesia akan sangat didengar dan dihormati karena dianggap netral,” tambahnya.

Sebagai negara mayoritas muslim, Abdul juga menilai Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk membela kepentingan umat Islam.

“Sikap sepihak Israel jelas bertentangan resolusi PBB tentang Yerusalem sebagai wilayah terbuka dan kota suci umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Sikap politik AS juga akan memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan mengancam perdamaian dunia,” pungkasnya.