Cari

Rublik Opini: Orang Batak Marah, Saham Perusahaan Bubur Kertas Ini Anjlok Tajam

Posted 30-06-2015 10:28  » Team Tobatabo

Orang Batak yang berasal dari kawasan danau toba memang unik, suku ini dikenal cukup keras dalam mendidik anak-anaknya, suku ini disebut-sebut menguasai dinamika perdebatan hukum di nusantara, lihat saja bagaimana dinamika organisasi advokat terbesar di negeri ini, Peradi, pejabat pentingnya dari suku ini. Suku yang konon rajanya paling dicari oleh penjajah Belanda karena tidak mau berkompromi dengan mereka untuk mengekploitasi alam di Tanah Batak atau yang sering disebutTano Batak, dan suku batak inilah yang tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kampung halamannya atau Bona Pasogit dari rongrongan penjajah jaman Belanda maupun penjajah modern saat ini, suku ini juga terkenal dengan suaranya yang keras.

Awal Januari 2015 lalu, orang-orang batak di kawasan danau toba ini kembali marah kepada perusahaan Toba Pulp Lestari atau TPL, dulu bernama Indorayon, mereka marah karena perusahaan bubur kertas tersebut terus menerus menebangi pohon-pohon di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung, konon ada satu dokumen menyebutkan pabrik kertas ini membutuhkan 3000 ton kayu untuk diolah setiap harinya. Jika produksi hutan 150 ton/Ha, maka  untuk hitungan satu tahun saja TPL harus membabat hutan seluas 7300 Ha, dan menghasilkan rata-rata produksi pulp 220.000 ton/tahun, itulah yang menyebabkan kemarahan orang-orang batak di kawasan tersebut.

Akar Kemarahan Orang Batak

Sebenarnya kemarahan warga ini bukan kali ini saja, perlawanan pertama dilakukan oleh penduduk desa Sianipar I dan II serta Simanombak yang mengajukan protes kepada PT IIU mengenai longsor yang menutupi sawah mereka pada Juni 1987. Longsor akibat pembuatan jalan di hutan Simare yang kurang memenuhi syarat. Seluas 15 ha sawah milik 43 KK tertimbun. Pada Oktober 1987 sebanyak 15 orang penduduk tewas karena longsor di Desa Natumingka, Kecamatan Habinsaran, inilah yang diyakini korban jiwa yang pertama dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh TPL.

Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1988 Penampungan air limbah (aerated lagoon) jebol ketika diadakan uji produksi, diperkirakan sejuta meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan, dan 15 Desember 1989, sebanyak 16 orang penduduk Sugapa, Kecamatan Silaen ditangkap karena mencabuti patok PT IIU di lahan mereka seluas 52 ha. Ironisnya, kemarahan rakyat tersebut tidak membuat pemerintahan rezim otoriter Soeharto menutup perusahaan milik taipan kaya, Soekanto Tanoto tersebut. Soeharto malah menyetujui  perluasan produksi tpl pada tanggal 20 November 1990.  Surat pemberitahuan Ketua BKPM saat itu menyebutkan tpl mencakup tujuh jenis produksi yaitu: pulp (165.000 ton), HCL, NaOH, Viscose rayon staple fiber diperluas, Na2SO4 diperluas, CS2 diperluas, dan H2SO4 diperluas; investasi awal Rp 489.132.000.000 dan perluasan sebesar Rp 451.336.236.000, termasuk nilai mesin 167.000.000 dollar AS. (Sumber: Harian Kompas)

Rakyat kembali marah karena meledaknya Boiler perusahaan tersebut pada 5 November 1993, klorin bocor, pabrik ditutup. Penduduk merusak rumah karyawan pabrik, 125 rumah rusak, lima mobil pick up, lima sepeda motor, satu mini market, satu stasiun radio (Bona Pasogit), dan satu traktor dibakar. Penduduk tutup jalan konvoi truk PT IIU. Muspida menutup pabrik untuk sementara. Akhirnya, kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 menjadi peluang yang tidak disia-siakan oleh orang batak, perlawanan rakyat diperkuat, tidak sia-sia pada tanggal 9 Juni 1998 Gubernur Sumut hentikan operasi PT IIU setelah penduduk sekitar pabrik bersama ribuan mahasiswa di Medan unjuk rasa ke DPRD dan Gubernur. Namun perusahaan ini kembali beroperasi pada awal tahun 2003 dibawah kepemimpinan Presiden Megawati, dengan slogan utama perubahan paradigma yang lebih menghormati lingkungan.

Namun paradigma baru TPL tersebut tinggal hanya praradigma, TPL kembali beroperasi dengan pongah, melakukan politik adu domba antar warga, bahkan antar aktivis. Bau busuk TPL bahkan seakan menjadi aroma penanda kita masuk ke kawasan orang batak yang dikuasai oleh TPL. Tidak tanggung-tanggung, TPL bukan hanya menebangi kayu alam di hutan-hutan terdalam Sumatera Utara, mereka bahkan nekat menebangi pohon-pohon kemenyan rakyat di Pandumaan dan sekitarnya, rakyat kembali marah.

Peluang Jokowi Menutup TPL

Diawali dengan adanya gerakan peduli lingkungan melalui natal bernuansa lingkungan yang dilakukan oleh beberapa aktivis lingkungan seperti penerima Kalpataru Marandus Sirait dan Murni Tobing dan kawan-kawan. Beberapa rakyat yang kritis mulai melakukan seruan bahwa dengan merayakan natal saja tidak cukup untuk peduli terhadap lingkungan. Bahkan perayaan-perayaan tersebut bisa menjadi ajang kampanye bagi TPL dan perusahaan lain dengan memberikan bantuan dana dan spanduk TPL, menjadi klaim tidak terjadi kerusakan di kawasan Tano Batak. Itulah yang selama ini sering dilakukan oleh TPL, mengajak orang-orang yang menolak kehadiran predator perusak lingkungan tersebut menanam pohon bersama, sebagai simbol mereka “peduli” lingkungan. Seruan ini langsung direspon oleh aktivis lingkungan Suryati Simanjuntak dan kawan-kawan, termasuk Sebastian Hutabarat dan Ratna Gultom.

Akhirnya, pada awal Januari 2015, masyarakat dan aktivis peduli lingkungan melakukan konsolidasi di sekretariat KSPPM, Parapat, untuk menyelamatkan Tano Batak dari kerusakan lingkungan yang lebih parah. Pada rapat konsolidasi tersebut, penulis melihat langsung bagaimana kebanyakan aktivis melihat bahwa NGOlah yang harus banyak bergerak menutup TPL, padahal NGO hanyalah bagian dari masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk menutup TPL, akhirnya lebih kurang 30 orang perwakilan organisasi yang hadir saat itu sepakat bergabung dalam Jaringan Lingkungan Danau Toba  yang disingkat menjadi Jalin d Toba. Saat itu Jalin d Toba sepakat, bahwa menjaga lingkungan tanpa menghentikan perusak-perusaknya yang sangat massif adalah kesia-siaan. Perusak lingkungan yang di ajukan untuk ditutup mengkerucut diantaranya Aquafarm, Allegrindo, GDS, PT. MIL dan terakhir PT. Japfa.

Jika sebelumnya orang batak melihat peluang tumbangnya Soeharto untuk menutup TPL, maka kali ini, orang-orang di Jalin d Toba melihat peluang naiknya Joko Widodo sebagai Presiden yang terkenal dengan keberpihakannya kepada rakyat untuk menutup TPL. Tanggal 26 januari 2015 Jalin d Toba bergabung dengan masyarakat yang tanah adatnya dikuasai oleh TPL melakukan aksi massa ke DPRD Sumut, dengan kaus bercetak “Tano Batak Terluka, Jokowi Lihatlah”, massa aksi dengan penuh semangat kembali mengobarkan perlawanan terhadap TPL atau Indorayon. Massa aksi bahkan yakin Presiden Jokowi suatu saat akan mendengar tuntutan mereka, karena Tano Batak menyumbangkan suara yang signifikan untuk kemenangan sang Presiden.

Perlawanan tersebut kemudian berlanjut di daerah sekitar TPL, masyarakat Lumban Sitorus juga konsisten melakukan aksi massa menuntut TPL hengkang dari Tano Batak dan mengembalikan tanah adat mereka. Jalin d Toba juga mendesak DPRD Sumut untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan memanggil perusahaan perusak lingkungan tersebut, akhirnya terselenggaralah RDP pada tanggal 7 Februari 2015, yang merekomendasikan dibentuknya Pansus untuk kerusakan lingkungan di kawasan danau toba tersebut, namun sampai tulisan ini dibuat (Juni 2015) Pansus tersebut belum ada tindak lanjutnya, malah beberapa media memberitakan adanya perkelahian antara anggota dewan di Fraksi Demokrat Sumatera Utara yang disebut-sebut terkait dengan “kue” batalnya pansus tersebut. Baru-baru ini, warga yang marah ini kembali melakukan aksi massa ke Gedung Uniland Medan, pada tanggal 29 Mei 2015, pada saat yang sama TPL menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham di gedung tersebut.

Meskipun aksi-aksi massa orang batak tersebut memang belum mampu merebut perhatian sang Presiden, namun pasar saham merespon tuntutan tersebut dengan cepat. Tidak tanggung-tanggung, harga saham TPL yang berkode “Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU.JK)” anjlok tajam, dari harga 1000 per lembar pada tahun 2014, menjadi 415 per lembar pada Bulan Mei 2015. Penurunan ini mencapai 50% lebih, hal ini pasti berkaitan dengan marahnya orang batak dan naiknya Jokowi sebagai Presiden yang paling berpeluang menutup TPL di kawasan Danau terbesar tersebut.

Penurunan harga saham yang drastis ini disinyalir membuat TPL panik, hal ini bisa dilihat dari massifnya pihak manajemen perusahaan yang juga diisi oleh orang batak (Hal ini merupakan strategi perusahaan memecah perlawanan orang batak) mengundang siapa saja yang mau diajak “jalan-jalan” ke perusahaan tersebut. Anehnya, siapapun yang diajak “jalan-jalan” tersebut seakan-akan terkena lupa ingatan akan perlawanan dan kemarahan orang batak. Mereka yang “jalan bergandengan” dengan TPL tersebut ramai-ramai menyebut bahwa TPL tidak merusak lingkungan. Dengan adanya politik pecah belah ini, dan dengan terus menerusnya TPL menebangi pohon di Kawasan Danau Toba, kemarahan orang batak ini diyakini akan terus membesar sampai TPL tutup.

Sumber Kompasiana

Ranto Sibarani Pendiri Kelompok Diskusi BARSDem, aktif di Komunitas Untuk Indonesia Baru (KOTIB) dan KontraS Sumatera Utara

 
 
 
 
 

Silahkan beri pendapat anda pada kolom komentar di bawah