Jelang Pilkada 2018, Uskup Agung Medan Mgr Anicetus B Sinaga: Tokoh Pemimpin Itu Bisa Mendamaikan
Uskup Agung Medan Monsinyur Anicetus B Sinaga mengharapakan, agar tokoh pemimpin yang ingin maju pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara pada 2018 mendatang adalah pemimpin yang bisa mendamaikan.
Hal itu disampaikan Mgr Anicetus B Sinaga dalam acara rapat kerja Vox Point Indonesia Sumut yang digelar di Gedung Katolik Center, Kota Medan, Sabtu (30/9/2017).
"Pilihlah pemimpin yang mendamaikan. Yang merangkul semua umat manusia dalam Pilkada Sumatera Utara yang akan datang nanti," ujar Mgr Anicetus B Sinaga saat menjadi pemateri pertama pada raker yang berlangsung seharian, pagi hingga malam.
Monsinyur (bahasa Italia: Monsignor disingkat Mgr) merupakan predikat atau sebutan bagi kaum klerus Gereja Katolik yang telah memperoleh gelar kehormatan gerejawi tertentu dari Paus.
Mgr Anicetus B Sinaga menyampaikan pandangan dan harapan gereja terhadap keterlibatan umat katolik dalam politik praktis.
Uskup menuturkan, bahwa tokoh yang bisa mendamaikan harus didukung karena akan menciptakan kedamaian dan kaharmonisan bagi kehidupan-kehidupan masyarakat di Sumatera Utara yang sangat beragam.
"Keragaman kita adalah anugerah Allah," ucapnya.
Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ketiga akan diselenggarakan 27 JUni 2018. Pilkada ini akan diikuti 171 daerah.
Di Sumatera Utara, akan diselenggarakan Pilkada serentak di 8 kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur.
Ketua Komisi Kerawam (Kerasulan Awam) Pangkal Pinang, Romo Hans Jeharut yang turut hadir dalam rapat kerja Vox Point Indonesia Sumut 2017.
Romo Hans menyampaikan, bahwa perlu mendukung orang Katolik yang sangat berkompenten dan diterima banyak kalangan untuk maju dalam politik praktis.
Menurutnya, kemampuan umat Katolik dalam berpolitik harus didorong oleh gereja supaya bisa memberikan perannya yang lebih berkompeten.
"Saya kira para umat Katolik yang memilih jadi politisi yang ada saat ini, juga harus memberikan pelatihan politik bagi anak muda supaya tetap berjalan dan berkelanjutan," ujarnya.
Bupati Pakpak Bharat Remigo Berutu, yang juga sebagai ketua Vox Point Sumatera Utara mengutarakan, bahwa rapat kerja yang mereka lakukan tersebut, adalah pembekalan kepada VOx Point Sumut supaya lebih mengambil peran dalam politik praktis saat ini.
Pemimpin Redaksi Tribun Medan Domu D Ambarita diundang sebagai pemateri. Ia menyampaikan materi mengenai kekuatan media online, media sosial, dan cara untuk mengenali berita-berita hoax serta ujaran kebencian (hate speech).
Menurut Domu, perlunya peran media dalam memerangi informai hoax. Kekuatan sosial media sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Dalam politik sekalipun.
"Kita bisa lihat dari kasus pencakaran polisi oleh pegawai Mahkamah Agung yang mencakar-mencekik polisi, kasus hoax bernuansa SARA oleh sindikat Saracen yang baru saja diungkap oleh polisi, semuanya karena media sosial," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah saatnya silent majority untuk bertindak memerangi informasi hoax yang sangat cepat beredar di dunia sosial.
"Jangan diam saat ada informasi hoax (berita bohong) atau fake news (berita palsu). Jangan jadi silent majority, jangan membiarkan kebohongan, tetapi harus bertindak untuk mengimbangi maraknya informasi-informasi hoax ini. Caranya, counter dengan informasi yang benar, dan disampaikan secara santun, baik. Jangan justru memprovokasi," ungkapnya.
Perhimpunan Umat Katolik yang Peduli Sosial Politik
Vox Point Indonesia adalah sebuah perhimpunan para awam Katolik yang peduli soal-soal sosial politik dan kemasyarakatan.
Vox Point Indonesia dideklarasikan di Grand Central Restaurant, Jalan Bulungan Raya 22, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Maret 2016.
Ketua Umum VPI, Handyo Budhisedjati mengatakan VPI merupakan wadah perhimpunan bagi para awam Katolik yang terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan sosial politik di Indonesia.
Berasal dari berbagai latar belakang, VPI kata Handoyo diharapkan menjadi titik temu bagi para awam katolik untuk memberikan kontribusinya yang nyata dalam kegiatan sosial politik di tengah-tengah masyarakat.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa perlu keterlibatan aktif umat Katolik dalam kehidupan sosial politik di tingkat nasional yang selama ini kami akui masih sangat kurang,” kata Handoyo dikutip www.Tribun-Medan.com dari katoliknews.com.
Sebagai perhimpunan yang berlandaskan iman Katolik, VPI ingin menjadi gerakan yang juga mampu membangun kesadaran di internal Gereja Katolik Indonesia terutama kaum awamnya supaya pro aktif dalam kegiatan kehidupan sosial politik di kancah nasional.
“Jadi ke luar kita ingin memberi kontribusi dengan menghimpun kekuatan yang sudah ada supaya berkarya lebih hebat lagi. Dan ke dalam kita perlu membangun umat yang lain terutama kaum muda agar memiliki kepedulian pada urusan sosial politik kemasyarakatan,” kata Handoyo.
Sesuai namanya VPI, Handoyo berharap VPI tidak hanya menjadi perhimpunan yang ikut-ikutan ramai di ruang publik, tetapi wadah yang benar-benar menjadi “VOX” yaitu 'suara' yang tidak hanya sekedar membuat gaduh atau bising suasana tetapi SUARA yang menggerakan dan membawa perubahan.
Di tengah demokrasi yang begitu bising, tantangan Vox Point Institute adalah memisahkan noise dari voice. Vox adalah sungguh-sungguh suara yang tidak hanya sekedar membuat gaduh atau bising suasana. Suara (vox) adalah suatu kekuatan yang sungguh-sungguh mendorong perubahan. Dia lahir dari proses refleksi yang tidak pernah henti, yang kemudian menjadi aksi nyata.
“VPI ini datang dari berbagai latar belakang, ada politisi, pengusaha, aktivis HAM, pegiat Gereja, akademisi, birokrat, purnawirawan TNI/Polri, pekerja media. Sehingga kami harapkan wadah ini bisa menjadi titik temu yang baik sebagia wadah refleksi bersama di bawah terang iman katolik untuk merespon situasi-situasi di masyarakat,” beber Handoyo.