Kata Sutrisno Pangaribuan Angka 65 Persen untuk Jokowi-Ma'ruf di Sumut Realistis

Medan - Juru Bicara Tim Kampanye Indonesia Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Sutrisno Pangaribuan menjelaskan target Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Jokowi di Sumut merupakan angka realistis.

Berkaca dari pencapaian pemilu 2014 di Sumatera Utara, imbuh Sutrisno, Jokowi dapat menggapai 53 persen suara, namun masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kemarin di 2014 rakyat Sumut hanya menatap dari layar kaca dan media sosial. Namun tiga tahun belakangan ini Pak Jokowi telah menjadikan Sumut prioritas utama dan berinteraksi langsung dengan rakyat," ujarnya, Senin (24/9/2018).

Sutrisno mengatakan, apabila semua partai politik pengusung Jokowi bekerja all out di Sumatera Utara maka target itu akan tercapai.

"Dari para caleg yang bertarung misalnya, para caleg partai pengusung Jokowi ikut mensosialisasikan ke bawah maka pencapaian tersebut akan maksimal,jadi secara infrastrukur politik kita sudah mantap," katanya.

Dikatakannya,para caleg dan tim kampanye tidak sulit mensosialisasikan rekam jejak pasangan tersebut.

"Keberhasilan Jokowi di Sumatera Utara, proyek-proyek yang telah diselesaikan dan sedang berjalan, program mikro untuk rakyat seperti Keluarga Harapan menjadi bukti," katanya.

Terkait nomor urut, menurut Sutrisno nomor satu merupakan angka pemenang.

"Orang mencari juara satu, bukan juara dua,lagian Jokowi stau periode lagi," ujarnya berseloroh.

Sutrisno juga mengapresiasi kecakapan pemerintah dalam mengelola tidak stabilnya Rupiah beberapa waktu lalu.

"Tidak ada kepanikan sosial pemerintah secara tenang menjaga stabilitas harga dan menghindari kenaikan harga," ungkapnya.

Dikatakannya, ada sebagian pihak yang menginginkan kejadian di tahun 1997 agar terulang lagi dan pemerintahan Jokowi jatuh.

"Saya aktivis 98, dahulu menjatuhkan rezim merupakan jalan terakhir karena 32 tahun telah berkuasa. Sekarang, mari kita melakukan kritik yang konstruktif," ungkapnya.

Baginya, Jokowi dan Ma'ruf Amin merupakan milik semua kalangan bukan segelintir elite saja.

"Saya menolak istilah emak-emak karena kata itu adalah bentuk eksploitasi perempuan di bidang politik. Jokowi dan Ma'ruf bukan milik ulama dan emak-emak saja, tapi seluruh bangsa ini," katanya.

Menurutnya kata "emak-emak" yang dipakai sejumlah kalangan untuk menarik perhatian kaum hawa merupakan bentuk diskriminasi. Sutrisno menjelaskan, dewasa ini kaum perempuan memiliki hak yang sama di bidanh politik sebagaimana kaum adam.

"Kita ada ketentuan 30 persen kuota perempuan dan di setiap partai menyediakan saluran aspirasi untuk kalangan perempuan," ungkapnya.