318 Peserta CPNS Karo Dinyatakan Lulus SKD dan SKB, Tapi Ada 33 Formasi yang Kosong

KABANJAHE - Dalam masa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, diketahui peserta yang dinyatakan lulus hingga saat ini sebanyak 318 orang. 

Menurut keterangan dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karo Teopilus Tarigan, para peserta yang lulus sesuai integrasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang digelar sebelumnya.

Teopilus menjelaskan, sebelumnya peserta yang dinyatakan lulus pada tahap SKD 674 pelamar. Kemudian, setelah diuji kembali pada tahap SKB, didapati jumlah kelulusan sebanyak 318 peserta.

"Dari total peserta yang lulus, di antaranya 221 orang menempati formasi tenaga pengajar, 66 orang mengisi formasi kesehatan, 29 orang untuk di bagian teknis, dan untuk formasi eks tenaga honorer K2 ada dua orang," ujar Teopilus, saat ditemui di ruangannya, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Selasa (15/1/2019).

Diketahui, untuk penerimaan CPNS kemarin Pemkab Karo membutuhkan tenaga sebanyak 351 lulusan. Namun, dengan jumlah total kelulusan kali ini, menyebabkan 33 formasi atau jabatan yang masih kosong.

Adapun formasi yang saat ini kosong adalah dokter spesialis 10 orang, guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sembilan orang, sanitarian delapan orang, radiografer lima orang, serta pengelola penyehatan lingkungan satu orang.

Saat ditanya perihal kekosongan formasi tersebut, Teo mengungkapkan kendalanya adalah karena kelangkaan pelamar dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Karena seperti diketahui, jabatan yang kosong itu harus diisi oleh para pelamar yang memiliki kriteria jurusan yang spesifik.

"Jabatan yang kosong kebanyakan dari formasi tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis, radiografer, dan nutrisionis. Namun ada juga di formasi yang lainnya," katanya.

Meskipun belum mendapatkan pelamar yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Teo menjelaskan pihaknya akan berusaha memaksimalkan para pelamar yang mendekati standar jabatan tersebut. Dirinya menyebutkan, dari para peserta yang ada akan didorong untuk meningkatkan kompetensinya.

"Seperti misalnya dokter umum, mungkin bisa kita dorong melalui instansi teknisnya supaya memberikan semacam dorongan untuk meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan lanjutan," katanya.

Dirinya mengaku, memang kendala kurangnya pelamar yang memiliki kualifikasi spesifik tersebut tak hanya terjadi di wilayah Karo saja. Menurutnya, dengan kemampuan yang dimiliki, banyak lulusan kedokteran yang memilih membuka praktek sendiri dari pada bekerja sebagai PNS.