Cari

Gatot Gunakan Uang SKPD Sumut Sogok DPRD, Rincian Jatahnya Mulai Rp12 Juta Sampai Rp77 Juta

Posted 24-02-2016 11:44  » Team Tobatabo

Foto: (IMAM HUSEIN/JAWA POS) Gatot Pujo Nugroho (kanan) dan istrinya Evi Susanti memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/8) lalu.

JAKARTA-Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan asal uang uang digunakan Gatot Pujo Nugroho saat masih aktif sebagai gubernur Sumatera utara untuk menyogok DPRD periode 2009-2014. Pada surat dakwaan atas mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, asal uang suap ternyata dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

JPU KPK Muhammad Nur Azis saat membacakan surat dakwaan atas Kamaluddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/2) mengungkapkan, DPRD Sumut pada 1 Juli 2013 menggelar rapat paripurna terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.

Dalam paripurna itu Gatot secara resmi menyampaikan nota pengantar gubernur tentang ‎rancangan peraturan daerah (Ranperda) pelaksanaan APBD.

Namun, hampir satu bulan setelah paripurna itu, Kamaluddin beserta pimpinan DPRD Sumut lainnya, yakni Muhammad Afan, Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono Asri menemui Nurdin Lubis selaku sekretaris daerah Provinsi Sumut, Randiman Tarigan (sekretaris DPRD) dan Baharuddin Siagian (kepala biro keuangan Pemprov Sumut).

Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan permintaan agar pimpinan DPRD Sumut menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012,

“Namun agar permintaan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut, terdakwa meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan “uang ketok” sebesar Rp 1,5 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut,” kata JPU Azis.

Selanjutnya, Nurdin menyampaikan permintaan DPRD Sumut ke Gatot. Kemudian, Gatot memerintahkan tiga anak buahnya, Nurdin, Baharuddin dan Randiman  untuk memenuhi permintaan DPRD.

“Menindaklanjuti perintah tersebut, Baharuddin Siagian mengumpulkan uang dari SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut,” paparnya.

‎Pada tanggal 26 Agustus 2013, Kamaluddin memberikan catatan pembagian uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut kepada Randiman Tarigan.

Kemudian, Randiman menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar berikut catatan pembagiannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah. Selanjutnya, Alinafiah membagikan uang itu kepada Kamaluddin dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 sesuai dengan catatan pembagian uang yang diterimanya.

Dalam dakwaan disebutkan, setelah pemberian uang tersebut, pada September 2013, seluruh anggota DPRD Sumut ‎ menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012. Persetujuan itu dituangkan melalui keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara. Keputusan bersama itu lantas disahkan menjadi Perda tentang ‎Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut tahun 2012.

Pada persetujuan pelaksanaan APBD Sumut 2013, Kamaluddin mendapatkan uang ketok dari Gatot sebanyak Rp 75 juta. Di 2014, politikus PAN itu diketahui mendapatkan uang ketok sebesar Rp 1,095 miliar. Terakhir pada 2015, uang ketok yang didapatkan Kamaluddin sebesar Rp 200 juta.

Sumber metrosiantar

 
 
 
 
 

Silahkan beri pendapat anda pada kolom komentar di bawah