Gereja Katolik Surati Presiden Jokowi Agar Pembangunan Parawisata Menjaga Kelestarian Alam

Posted 13-06-2016 12:39  » Team Tobatabo

JAKARTA - Pimpinan Gereja Katolik Sumatera Utara, Uskup Agung Medan, Mgr Dr Anicetus B Sinaga OFMCap menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Keuskupan Agung Medan (KAM) yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang menjadi bagian penting dari civil society di Kawasan Danau Toba dengan populasi mayoritas di Pulau Samosir menyambut baik rencana pemerintah itu.

Uskup Anicetus, Minggu (5/6/2016) mendorong agar pembangunan parawisata yang akan dilakukan mengedepankan soft tourism yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Selain itu, pengembangan pariwisata di Danau Toba pun harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang berkelanjutan, berkeadilan serta menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat adat.

"Menolak hard tourism yang tidak sensitif terhadap alam, berorientasi jangka pendek dan tidak memberdayakan masyarakat lokal," kata Anicetus kepada Tribun, mengungkap isi suratnya kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, pembangunan pariwisata kiranya memberi ruang partisipasi bagi masyarakat setempat dan komponen civil society tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi secara holistik semenjak perencanaan untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu masyarakat adil, sejahtera, dan bermartabat.

Bukan itu saja, pengelolaan sumber daya alam kiranya berpusat pada masyarakat.

Gereja Katolik KAM, menegaskan, restorasi dan penataan ruang Kawasan Danau Toba hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Dia ingatkan, bahwa hutan, sungai, danau adalah sumber daya alam penting yang menopang kehidupan masyarakat Danau Toba.

Karena itu, hak pemanfaatan dan hak agararian masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut hendaknya diakui dan dijamin dalam pembangunan parawisata di Kawasanan Danau Toba dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam kiranya dapat dihidupkan kembali.

Bahkan, pimpinan Gereja Katolik di Sumut itu mendesak agar parawisata yang dikembangkan kiranya mengadopsi pendekatan pro-poor tourism yang berpihak kepada kaum miskin yang meningkatkan ekonomi kaum lemah.

"Pengembangan parawisata kiranya berorientasi nilai dan bermartabat yang mengintegrasikan penghormatan terhadap sistem sosial, sistem budaya, dan pranata lokal untuk mencegah dampak negatif terhadap budaya lokal," cetus Uskup yang bisa 10 bahasa di dunia ini.

Lebih lanjut dia memaparkan isi suratnya tersebut, sejalan amanah Konstitusi dan UU Keparawisataan, Badan Otorita yang direncanakan kiranya tidak hanya sebatas sebagai regulator.

Akan tetapi lebih jauh dirancang untuk berperan sebagai agent of development yang bertanggung jawab pula untuk akseptasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

"Peran strategis dan berkelanjutan demikian itu kiranya dipastikan di dalam perumusan legalitas Badan Otorita dan secara operasional di dalam struktur organisasi - dengan alokasi sumber daya - yang membuka ruang untuk optimalisasi partisipasi civil society, pemangku kepentingan, dan kordinasi lintas kelembagaan," tegasnya.

Dia juga sampaikan, setelah suratnya sampai ke Istana, tim KAM bersama Lembaga Corona Mea Vos Estis (CMVE) dan Kementerian Pariwisata menggelar diskusi Humanistic Tourism bertema Pariwisata Danau Toba Berbasis Pengembangan Keunikan dan Potensi Masyarakat Desa.

Foto: Uskup Agung Medan, Mgr Dr Anicetus B. Sinaga OFMCap (Tengah/Berjubah) saat hadir pada diskusi Humanistic Tourism: Pariwisata Danau Toba Berbasis Pengembangan Keunikan dan Potensi Masyarakat Desa , di Jakarta, Jumat (3/6/2016) lalu. Hadir pula sebagai nara sumber akademisi dari Samosir, saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Parahyangan Bandung, Dr Mangadar Situmorang (Kanan/Berjas) dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Parawisata Kementerian Kementerian Parawisata, Dr Frans Teguh (Kiri/Berbatik). 

Hadir sebagai narasumber akademisi dari Samosir yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Parahyangan Bandung, Dr Mangadar Situmorang, beberapa tokoh masyarakat asal Sumatera Utara lainnya dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Parawisata Kementerian Kementerian Parawisata, Dr Frans Teguh di Jakarta, Jumat (3/6/2016) lalu.

Dalam diskusi tersebut hadir pula tiga orang pastor yang selama ini terlibat dalam program ekonomi dan advokasi masyarakat lokal dan penggiat lingkungan hidup di Keuskupan Agung Medan.

Diantaranya, Pastor Leo Joosten Ginting OFM Cap, P Hilarius Kemit OFM Cap, P Markus Manurung OFM Cap, dan Todo Agustinus Pasaribu, Ketua Yayasan Caritas Keuskupan Agung Medan (KAM).

Dalam kesempatan itu Uskup Anicetus menegaskan Gereja Katolik KAM merasa terpanggil untuk berpartisipasi serta bersinergi dengan Pemerintah untuk mensukseskan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Program tersebut dianggap akan berdampak terhadap realitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, dan kelestarian lingkungan.

Gereja Katolik KAM sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh realitaskehidupan dan perkembangan masyarakat di Kawasan Danau Toba.

Diingatkan jauh sebelum Indonesia merdeka, Gereja Katolik KAM sudah hadir dan secara nyata telah memulai pengembangan sosial-ekonomi-budaya di Kawasan Danau Toba yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, spiritual keagamaan, dan pengembangan budaya yang terus berlanjut hingga saat ini.

Umat Katolik tersebar di tujuh kabupaten yang dalam keseharian kehidupannya bersinggungan langsung dengan Danau Toba yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir yang meliputi Pulau Samosir.

Di Pulau Samosir misalnya yang dikelilingi sepenuhnya Danau Toba dan sebagai jantung Danau Toba, terdapat lebih 50 persen penduduk beragama Katolik.

Untuk itu kembali dia meminta pembangunan pariwisata hendaknya mengetengahkan soft tourism, bukan hard tourism, dalam kerangka pariwisata yang berkelanjutan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat adat Batak.

Sumber Tribun Medan

MUNGKIN INGIN ANDA BACA LAGI