Perambahan Hutan di Rahut Bosi Semakin Marak, Dishut Dituding Tak Peduli Lingkungan

TAPUT – Pemkab Taput melalui Dinas Kehutanan dituding tidak peduli lingkungan. Pasalnya, intansi tersebut terkesan cuek dan membiarkan maraknya penebangan pohon yang terjadi di daerah itu.

Dikhawatirkan hal itu berdampak buruk bagi lingkungan dan mahluk hidup. Penebangan pohon sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan mahluk hidup, surat pelayanan dokumen penebangan kayu yang tidak dikontrol di lapangan sehingga membuat pengusaha bebas melakukan penebangan.

Padahal, program Go Green yang diusung pemerintah dilakukan penanaman seribu pohon untuk mengurangi pemanasan (lobal warming). Namun, program itu tidak dingat pemkab.

Dampak lain akibat penebangan pohon pinus tanpa ada reboisasi berakibat rusaknya lingkungan, perubahan iklim mikro, menurunnya produktifitas lahan, erosi dan banjir. Padahal Pemkab Taput mengakui jika pihaknya tidak ada mengeluarkan izin penebangan dan pengelolaan kayu alam di wilayah Taput. Seharusnya tidak melakukan penebangan pohon dengan sembarangan, tetapi melakukan gerakan penanaman pohon serta merawatnya. Cara lain yang dilakukan pemkab dengan menetapkan zona hutan produksi yang bisa dilakukan reboisasi dan penebangan serta dibuat kawasan hijau.

Atas kondisi itu, sejumlah masyarakat meminta kepada Gubsu agar menghentikan penebangan pohon pinus di Taput. Menutup kegiatan operasi saw mill yang terletak di Desa Rahut Bosi Pangaribuan, Adiankoting dan Garoga, bahkan Sipahutar. “Kami minta penebangan ini segera dihentikan oleh pemerintah provinsi. Pasalnya dampaknya akan berakibat fatal di kemudian hari. Apalagi Taput adalah paru-paru dunia,” terangnya.

Simanjuntak mengaku sudah mengecek ke lapangan. Penebangan tersebut diduga suatu kelemahan dari Dinas Kehutanan Taput.

Hal yang sama disampaikan pemerhati hutan Taput H Sihombing. Dia mengaku hingga saat ini begitu banyak penebangan kayu pinus di Taput. Padahal wilayahnya tidak jelas, apa itu hutan lindung atau hutan rakyat.

Dia menyarankan agar pemerintah provinsi dan pusat melalui dinas terkait agar terjun ke lokasi penebangan tersebut dan memeriksa izin penebangan mereka. “Ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dihentikan. Karena Taput adalah paru-paru dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika ditemui Kepala Dinas Kehutanan Benhur Simamora mengatakan, pihaknya bersama tim akan turun ke lokasi dan mengecek kawasan penebangan tersebut dan akan mempelajarinnya. Apalagi ia baru dilantik jadi kadis. “Kita akan mempelajarinnya dan mengenai penebangan tersebut. Tim kita sudah diturunkan ke lokasi penebangan,” ujarnya.

Sumber metrosiantar