Jokowi Kucurkan Rp 20 T Bangun Infrastruktur Sumatera Tahun Depan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pembangunan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, tapi juga ke pulau-pulau lain di Indonesia. Salah satu pulau yang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur adalah Pulau Sumatera.
Anggaran pembangunan infrastruktur untuk pulau Sumatera tahun depan mencapai Rp 20,32 triliun dari total alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.
"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Alokasi anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan bisa memberi manfaat pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Indonesia.
Oleh karena itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018, baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah, harus dicermati dengan baik prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
"Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita," tutur Basuki.
Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.
Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.
Sedangkan pada tahun 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatera, diantaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau, pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter/detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah/hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu.
Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. Rusun pondok pesantren juga dibangun di 6 lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar.
Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof Dr Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini.